KE-NU-AN : PENGERTIAN DAN SEJARAH TERBENTUKNYA PAHAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH

-
Sebenarnya istilah Ahlussunnah Wal Jamaah (disingkat Aswaja) belum dikenal pada masa al-Asy'ari (260-324 H/873-935 M) tokoh yang dianggap sebagai salah satu pendiri paham ini. Bahkan para pengikut al Asy'ari sendiri, seperti al-Baqilani (wafat : 403 H), al-Baghdadi (wafat : 429 H), al-Juwaini (wafat : 478 H), al-Ghozali (wafat : 505) dan asy-Syahrassani (wafat : 548 H) juga belum pernah menyebutkan masalah penamaan Ahlussunnah Waljamaah. Pengakuan secara tidak langsug mengenai paham Ahlussunnah Waljamaah baru dikemukakan oleh az-Zabidi (wafat : 1205 H) yang menyatakan bahwa apabila disebut Ahlussunnah Waljamaah maka yang dimaksud adalah pengikut al-Asy'ari dan al-Maturidi. Hal ini berarti paham Ahlussunnah Waljamaah baru dikenal jauh sesudah wafatnya tokoh yaitu dianggap sebagai pendirinya, yaitu al-Asy'ari dan al-Maturidi.

Baca juga : SANAD KEILMUAN HADROTUSYAIKH HASYIM ASY'ARI

Bila ditelusuri, sebenarnya Ahlussunnah Waljamaah versi NU pertama kali dicetuskan oleh kelompok Taswir al-Afkar (potret pemikiran K.H. Wahab Hasbullah, cikal bakal pendiri NU di Surabaya. Dalam qonun asasi NU sendiri, K.H. M. Hasyim Asy'ari tidak mengemukakan secara eksplisit definisi Ahlussunnah Waljamaah sebagaimana yang dipahami selama ini, melainkan hanya menekankan keharusan warga Ahlussunnah Waljamaah untuk berpegang pada mazhab fikih yang empat.

Rumusan Ahlussunnah Waljamaah sebagai paham yang mengikuti al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang akidah, mengikuti al-Ghozali dan al-Junaidi al-Bagdadi dalam bidang tasawuf, baru dikemukakan  oleh K.H. Bisri Musthofa (Rembag). Konsep Ahlussunnah Waljamaah diambil dari kitab al-Kawakib al-Iamah karya K.H. Abdul Fadlol Senori, Tuban yang kemudian disahkan dalam Muktamar XXIII di Solo (1962) serta di restui oleh para kiai dan akhirnya menjadi dasar dan faham yang kuat dan mengakar bagi NU sampai sekarang ini.


Wallahu A'lam bis Sowab.....


Terima kasih dan semoga bermanfaat.....!!!!!

Komentar

Posting Komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-
Gambar
Pengetahuan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan h
Read more »

Contoh SK Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020

-
KOP SURAT   KEPUTUSAN KEPALA SMK ……………………………………………. Nomor  : ……………………….. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA  SATUAN PENDIDIKAN (P2S) PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 20 20 PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) DAN SANITASI KEPALA SMK ……………………………………………… Menimbang : a. B ahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di SMK ………………………. yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020, diperlukan susunan kepanitiaan sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya. b. Bahwa untuk maksud  butir  a  tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK …………………………………...
Read more »

SK DIRJEN BIMAS NO 473 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENCATATAN PERNIKAHAN

-
PENGETAHUAN. A ssalamu’alaikum Wr. Wb. Para ASN PNS maupun pramubakti yang bekerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan ditetapkan juknis pencatatan nikah melalui  Perdirjen Nomor 473 Tahun 2020  tentu kepada yang terkait untuk segera menyesuaikan dan mengikuti yang menjadi ketentuan pada juknis ini. Yang menjadi pertimbangan dalam SK Dirjen bimis ini, yang pertama yaitu untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan , maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Apa saja yang ada dalam keputusan pada SK ini? Berikut yang ada dalam kata memutuskan. Isi Keputusan SK Dirjen Bimas no 473 tahun 2020 tentang juknis pencatatan Pernikahan Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Tekni
Read more »