KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021 PROVINSI JAWA TIMUR

-
Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk Jawa Timur telah dirilis oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Dan Ayo Madrasah, akan membagikan ulang kaldik madrasah Jawa Timur tersebut dalam dua format sekaligus yaitu pdf dan microsoft excel.

Baca juga : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

Kalender Pendidikan Madrasah yang dibagikan melalui surat Kanwil Kemenag Jawa Timur bernomor B-2481/Kw.13.2.1/ PP.00/5/2020 tertanggal 29 Mei 2020 tersebut merupakan Hasil Rapat Koordinasi Perwakilan Kasi Pendma, Pokjawas, Pengurus K3RA, FKKMI, FKKMTs dan FKKMA tentang Penetapan Kalender Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021. Kalender Pendidikan ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di RA dan Madrasah se-Jawa Timur.



Kalender Pendidikan ini berlaku bagi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) se Provinsi Jawa Timur.

 Penyusunannya tidak terlepas dari Kalender Pendidikan RA/Madrasah 2020/2021 Dirjen Pendidikan Islam Kemenag yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga : UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN






Di Jawa Timur, sebagaimana isi kaldik tersebut, tahun pelajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Kegiatan di semester gasal, akan diakhiri dengan pembagian raport pada tanggal 18 Desember 2020 disusul dengan libur akhir semester pertama mulai 21 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Dengan hari-hari penting, diantaranya:

  • 13 Juli 2020 : Hari pertama masuk Tahun Pelajaran 2020/2021
  • 31 Juli 2020 : Hari Raya Idul Adha 1441H
  • 17 Agustus 2020 : Proklamasi Kemerdekaan RI
  • 20 Agustus 2020 : Tahun Baru Hijriyah 1442 H
  • 21 Agustus 2020 : Cuti BersamaTahun Baru Hijriyah 1442 H
  • 29 Oktober 2020 : Maulud Nabi Muhammad SAW
  • 28 dan 30 Oktober 2020 : Cuti Bersama Maulud Nabi Muhammad SAW
  • 1 - 12 Desember  2020 : Penilaian Akhir Semester (PAS)
  • 18 Desember  2020 : Tanggal Raport Semester Ganjil
  • 21 Desember.2020 - 2 Januari 2021 : Libur Semester Ganjil
  • 24 Desember 2020 :  Cuti Bersama Hari Raya Natal
  • 25 Desember 2020 : Hari Raya Natal
  • 28 - 31 Desember 2020 : Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Sedang pada semester genap (kedua), awal semester dimulai pada tanggal 4 Januari 2021. Tanggal pembagian raport semester genap pada tanggal 18 Juni 2021 yang dilanjutkan dengan libur akhir tahun pelajaran pada tanggal 21 Juni sampai dengan 10 Juli 2021. Dengan hari-hari penting, diantaranya:
  • 1 Januari 2021 : Tahun Baru Masehi
  • 3 Januari 2021 : HAB Kemenag
  • 4 Januari 2021 : Awal Semester Genap
  • 12  Pebruari 2021 ; Tahun baru imlek
  • 11 Maret 2021 : Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW
  • 14 Maret 2021 : Hari Raya Nyepi
  • 2 April 2021 : Jumat Agung
  • 1 Mei 2021 : Hari Buruh Internasional
  • 2 Mei 2021 : Hari Pendidikan Nasional
  • 13 Mei 2021 : Kenaikan Isa Almasih
  • 15 - 16 Mei 2021 : Hari Raya Idhul Fitri 1442 H
  • 26 Mei 2021 : Hari Raya Waisak
  • 1 Juni 2021 : Hari Lahir Pancasila
  • 2 - 12 Juni 2021 : Penilaian Akhir Tahun (PAT)
  • 18 Juni 2021 : Tanggal Raport Semester Genap
  • 21 Juni - 11 Juli 2021 : Libur Akhir Tahun Pelajaran
Total hari efektif adalah 251 yang terbagi atas 131 hari efektif di semester gasal dan 120 hari efektif di semester genap. Ditambah dengan hari efektif fakultatif sejumlah tiga hari.

Lebih lengkapnya silahkan download link di bawah ini :

Komentar

Posting Komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-
Gambar
Pengetahuan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan h
Read more »

Contoh SK Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020

-
KOP SURAT   KEPUTUSAN KEPALA SMK ……………………………………………. Nomor  : ……………………….. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA  SATUAN PENDIDIKAN (P2S) PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 20 20 PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) DAN SANITASI KEPALA SMK ……………………………………………… Menimbang : a. B ahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di SMK ………………………. yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020, diperlukan susunan kepanitiaan sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya. b. Bahwa untuk maksud  butir  a  tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK …………………………………...
Read more »

SK DIRJEN BIMAS NO 473 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENCATATAN PERNIKAHAN

-
PENGETAHUAN. A ssalamu’alaikum Wr. Wb. Para ASN PNS maupun pramubakti yang bekerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan ditetapkan juknis pencatatan nikah melalui  Perdirjen Nomor 473 Tahun 2020  tentu kepada yang terkait untuk segera menyesuaikan dan mengikuti yang menjadi ketentuan pada juknis ini. Yang menjadi pertimbangan dalam SK Dirjen bimis ini, yang pertama yaitu untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan , maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Apa saja yang ada dalam keputusan pada SK ini? Berikut yang ada dalam kata memutuskan. Isi Keputusan SK Dirjen Bimas no 473 tahun 2020 tentang juknis pencatatan Pernikahan Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Tekni
Read more »