PANDUAN KERJA PENGAWAS MADRASAH PADA MASA COVID-19

-



Pengetahuan. Terjadinya wabah Pandemi Covid-19 yang mendunia, telah membawa dampak luar biasa, tidak saja bidang kesehatan dan ekonomi, tetapi juga bidang pendidikan, khususnya pelaksanaan tugas pengawasan. Dunia pendidikan pun juga mengalami perubahan mendasar dalam memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didiknya. Pembelajaran yang selama ini dilakukan dengan tatap muka, dalam waktu singkat telah berubah umumnya menjadi Teaching From Home (TFH). Dalam konteks ini, maka pengawas madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, suka atau tidak suka mesti mengadaptasi perubahan tersebut. Prinsipnya, pelaksanaan tugas supervisi akademik dan manajerial, pemantauan, pembimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap guru, kepala madrasah maupun kelembagaannya serta melaksanakan pengembangan diri, tetap dapat berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Baca juga JUKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Fokus panduan ini memberikan arahan agar Pengawas madrasah dapat memastikan keberlangsunan pembelajaran (learning continuity), baik melalui media dalam jaringan, luar jaringan maupun blended learning. Pengawas dituntut untuk membantu kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan, agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan, meskipun dengan segala keterbatasannya, tidak dapat dilakukan secara normal sebagaimana idealnya. Dengan demikian, peran pengawas madrasah di masa Covid-19 ini menjadi sangat strategis dalam mengawal keberlangsungan pembelajaran, mengedvokasi dan mengevaluasinya.

Baca juga KMA 184 Tahun 2019 - Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah

Panduan Kerja Pengawas Madrasah pada Masa Pandemi Covid-19 inimemuat penjelasan ringkas tentang peran, prinsip-prinsip pengawasan, strategi pengawasan, indikator keberhasilan pengawasan, langkah-langkah penyusunan program pengawasan, supervisi akademik, supervisi manajerial , pelaksanaan pembinaan guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan, prosedur pelaksanaan pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program pengawasan.

Lebih lengkapnya silahkan download link dibawah ini :

  

Komentar

Posting Komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-
Gambar
Pengetahuan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan h
Read more »

Contoh SK Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020

-
KOP SURAT   KEPUTUSAN KEPALA SMK ……………………………………………. Nomor  : ……………………….. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA  SATUAN PENDIDIKAN (P2S) PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 20 20 PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) DAN SANITASI KEPALA SMK ……………………………………………… Menimbang : a. B ahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di SMK ………………………. yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020, diperlukan susunan kepanitiaan sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya. b. Bahwa untuk maksud  butir  a  tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK …………………………………...
Read more »

SK DIRJEN BIMAS NO 473 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENCATATAN PERNIKAHAN

-
PENGETAHUAN. A ssalamu’alaikum Wr. Wb. Para ASN PNS maupun pramubakti yang bekerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan ditetapkan juknis pencatatan nikah melalui  Perdirjen Nomor 473 Tahun 2020  tentu kepada yang terkait untuk segera menyesuaikan dan mengikuti yang menjadi ketentuan pada juknis ini. Yang menjadi pertimbangan dalam SK Dirjen bimis ini, yang pertama yaitu untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan , maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Apa saja yang ada dalam keputusan pada SK ini? Berikut yang ada dalam kata memutuskan. Isi Keputusan SK Dirjen Bimas no 473 tahun 2020 tentang juknis pencatatan Pernikahan Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Tekni
Read more »