HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

-
1. Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan.

a. Suami istri wajib bergaul dengan baik (Mu'asyaroh bil makruf) yaitu saling menghormati, saing menghargai, saling kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang dan bermusyawaroh.
b. Menjaga rahasia rumah tangga, utamanya rahasia pribadi masing-masing.
c. Berakhlaq baik terhadap keluarganya, sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang artinya : "Orang yang baik diantara kamu sekalian, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Saya (nabi) adalah orang yang paling baik diantara kamu sekalian terhadap keluarga saya (nabi), tidak ada orang yang mulia, kecuali dia memuliakan wanita (istri), dan tidak ada orang yang menghina wanita (istri) kecuali dia sendiri orang yang hina". (HR. Ibnu Asakir).
d. Istri wajib taat kepada suami, sebagaimana sabda Rosulullah SAW, yang artinya : "Apabila istri itu sholat lima, puasa ramadhan menjaga kehormatannya dan taat kepada suami, maka dia akan masuk surga". (HR. Imam Ahmad, Tobroni dan Al Bazzar).

2. Hak dan kewajiban bersifat kebendaan.

a. Suami wajib memberi nafkah, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya : "Suami adalah kepala keluarga, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) dari sebagian yang lain (istri), dan karenanya suami berkewajiban memberi nafkah kehidupan keluarganya". (QS. An-Nisa' : 34).
b. Suami wajib menyediakan tempat tinggal sesui kemampuan. (QS. Ath Thalaq : 6).
c. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya : ".........wanita yang baik adalah yang taat kepada suami dan menjaga rumah tangganya, serta memelihara rahasia dan harta bendanya".


Sekian...!!!!
Semoga bermanfaat......!!!!


Sumber : Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia ; diterbitkan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur.

Komentar

Posting Komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-
Gambar
Pengetahuan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan h
Read more »

Contoh SK Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020

-
KOP SURAT   KEPUTUSAN KEPALA SMK ……………………………………………. Nomor  : ……………………….. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA  SATUAN PENDIDIKAN (P2S) PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 20 20 PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) DAN SANITASI KEPALA SMK ……………………………………………… Menimbang : a. B ahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di SMK ………………………. yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020, diperlukan susunan kepanitiaan sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya. b. Bahwa untuk maksud  butir  a  tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK …………………………………...
Read more »

SK DIRJEN BIMAS NO 473 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENCATATAN PERNIKAHAN

-
PENGETAHUAN. A ssalamu’alaikum Wr. Wb. Para ASN PNS maupun pramubakti yang bekerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan ditetapkan juknis pencatatan nikah melalui  Perdirjen Nomor 473 Tahun 2020  tentu kepada yang terkait untuk segera menyesuaikan dan mengikuti yang menjadi ketentuan pada juknis ini. Yang menjadi pertimbangan dalam SK Dirjen bimis ini, yang pertama yaitu untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan , maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Apa saja yang ada dalam keputusan pada SK ini? Berikut yang ada dalam kata memutuskan. Isi Keputusan SK Dirjen Bimas no 473 tahun 2020 tentang juknis pencatatan Pernikahan Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Tekni
Read more »