MODUL PELAKSANAAN TUGAS PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

-

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil merupakan garda terdepan Kementerian Agama yang memiliki peran strategis pada masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mereka merupakan perekat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya perlu dibekali dengan materimateri yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta membangun dan menjaga keharmonisan umat baik secara internal maupun eksternal. Diharapkan materi tersebut dapat memberikan manfaat bagi para Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan materi tersebut juga menjadi rujukan dan pegangan bagi para Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam pada masyarakat. Tentunya materi yang ada dalam modul ini memiliki keterbatasan, selanjutnya Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil bisa meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya melalui bacaan-bacaan di perpustakaan pribadi atau browsing di internet. Langkah seperti ini tentunya akan membuka cakrawala pengetahuan dan pemikiran yang lebih luas lagi.

Selengkapnya silahkan download link dibawah ini:

MODUL PELAKSANAAN TUGAS PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS



Baca juga:

DAFTAR NAMA KKG DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH PENERIMA BANTUAN TAHUN 2022

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO. 558 TAHUN 2021 TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

Himbauan Anti Korupsi

Pembukaan Pendaftaran Pelaksanaan Seleksi Akademik PPG bagi Guru Madrasah

99 Asmaul Husna Beserta Manfaatnya

Komentar

Posting Komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-
Gambar
Pengetahuan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan h
Read more »

Contoh SK Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020

-
KOP SURAT   KEPUTUSAN KEPALA SMK ……………………………………………. Nomor  : ……………………….. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA  SATUAN PENDIDIKAN (P2S) PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 20 20 PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) DAN SANITASI KEPALA SMK ……………………………………………… Menimbang : a. B ahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di SMK ………………………. yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020, diperlukan susunan kepanitiaan sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya. b. Bahwa untuk maksud  butir  a  tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK …………………………………...
Read more »

SK DIRJEN BIMAS NO 473 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENCATATAN PERNIKAHAN

-
PENGETAHUAN. A ssalamu’alaikum Wr. Wb. Para ASN PNS maupun pramubakti yang bekerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan ditetapkan juknis pencatatan nikah melalui  Perdirjen Nomor 473 Tahun 2020  tentu kepada yang terkait untuk segera menyesuaikan dan mengikuti yang menjadi ketentuan pada juknis ini. Yang menjadi pertimbangan dalam SK Dirjen bimis ini, yang pertama yaitu untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan , maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Apa saja yang ada dalam keputusan pada SK ini? Berikut yang ada dalam kata memutuskan. Isi Keputusan SK Dirjen Bimas no 473 tahun 2020 tentang juknis pencatatan Pernikahan Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Tekni
Read more »