Telah Dibuka Pelatihan Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Menggunakan Aplikasi PINTAR

-


Pengetahuan. _ Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama telah membuka kesempatan kepada bapak/ibu guru dilingkungan madrasah untuk mengikuti Pelatihan Kurikulum Merdeka secara online mandiri bersertifikat asynchronous berbasis MOOC (Massive Open Online Course).

Baca Juga:

Sosialisasi dan Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Tahun 2023

Surat Edaran Sasaran Akreditasi Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur

Informasi umum Selamat Datang di Pelatihan Mandiri Bersertifikat Kementerian Agama. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami filosofi, isi proses, dan output Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini akan berlangsung selama 12 hari.

Baca Juga:

Surat Edaran Dirjen GTK Kemdikbudritek tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru

Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah Tahun Anggaran 2023

Pellatihan ini dilaksanakan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun bapak/ibu guru berada. Pendaftaran dimulai pada tanggal 27 januari sampai dengan 2 pebruari 2023 melalui link https://pintar.kemenag.go.id/detail/pelatihan/19. Sedangkan pelaksanaan pelatihan tanggal 3 - 14 pebruari 2023 dan peserta pelatihan akan mendapatkan fasilitas pelatihan berupa sertifikat resmi dari Pusdiklat Teknis Kementerian Agama Republik Indonesia secara gratis tanpa dipungut biaya.

Baca Juga:

Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024

Adapun persyaratannya:

  1. PNS Kemenag dan Non-PNS Kemenag
  2. Syarat pangkat/golongan : semua
  3. Syarat jenis kelamin : semua
  4. Syarat pendidikan umum : semua

Komentar

Posting Komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-
Gambar
Pengetahuan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan h
Read more »

Contoh SK Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020

-
KOP SURAT   KEPUTUSAN KEPALA SMK ……………………………………………. Nomor  : ……………………….. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA  SATUAN PENDIDIKAN (P2S) PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 20 20 PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) DAN SANITASI KEPALA SMK ……………………………………………… Menimbang : a. B ahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di SMK ………………………. yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020, diperlukan susunan kepanitiaan sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya. b. Bahwa untuk maksud  butir  a  tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK …………………………………...
Read more »

SK DIRJEN BIMAS NO 473 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENCATATAN PERNIKAHAN

-
PENGETAHUAN. A ssalamu’alaikum Wr. Wb. Para ASN PNS maupun pramubakti yang bekerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan ditetapkan juknis pencatatan nikah melalui  Perdirjen Nomor 473 Tahun 2020  tentu kepada yang terkait untuk segera menyesuaikan dan mengikuti yang menjadi ketentuan pada juknis ini. Yang menjadi pertimbangan dalam SK Dirjen bimis ini, yang pertama yaitu untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan , maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Apa saja yang ada dalam keputusan pada SK ini? Berikut yang ada dalam kata memutuskan. Isi Keputusan SK Dirjen Bimas no 473 tahun 2020 tentang juknis pencatatan Pernikahan Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Tekni
Read more »