Contoh SK PENETAPAN SISWA CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM / INDONESIA PINTAR

-

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUT THULLAB
Nomor :009/MTs.TT/SK/X/2015


TENTANG

PENETAPAN SISWA CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSM /
INDONESIA PINTAR
TAHUN AJARAN 2015/2016
PERIODE: JULI-DESEMBER 2015


KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUT THULLAB

Menimbang
:
a.Bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat serta setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya
pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu;
b.Bahw dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik anak untuk mau kembali bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) / Program Indonesia Pintar;
c.       Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatut Thullab tentang Penetapan Siswa Calon Penerima Manfaat Program Bantuan Siswa Miskin / Indonesia Pintar Tahun 2015.
Mengingat
:
1.       Undang-Undang RI No : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.       Undang-Undang RI No : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.       Undang-undangnomor 1 tahun 2004 tentangperbendaharaan Negara
4.       Undang-undangNomor 27 tahun 2014 tentangAnggaranPendapatandanBelanja Negara Tahun 2015;
5.       PeraturanMenteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 TentangOrganisasidan Tata KerjaInstansiVertikalKementerian Agama;
6.       PeraturanMenteriKeuanganNomor 81 Tahun 2012TentangBelanjaBantuanSosialPadaKementerian Negara / Lembaga;
7.       PeraturanMenteriKeuanganNomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara PembayaranDalamRangkaPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara;
8.       PeraturanMenteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 TentangPenyelenggaraanPendidikan Madrasah;
9.       PeraturanMenteriKeuanganNomor 53/PMK.02/2014 TentangStandarBiayaMasukanTahunAnggaran 2015;
10.   PeraturanMenteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 TentangStandarBiayaMasukanTahunAnggaran 2015;
11.   KeputusanMenteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 TentangPedoman Program Indonesia PintarPadaKementerian Agama;
12.   KeputusanDirekturJenderalPendidikan Islam Nomor 751 Tahun 2015 TentangPetunjukTeknisBantuanSiswaMiskin Program Indonesia PintarUntukSiswa Madrasah TahunAnggaran 2015.
Memperhatikan
:
a.       KeputusanKepala Kantor Kementerian Agama Kab. TubanNomor765. Tahun 2015 tanggal1Juli 2015 TentangPenetapanSiswaPenerimaManfaat Program BantuanSiswaMiskin / Indonesia PintarUntukSiswa MIS, MTsS, MAS TahunAjaran 2015/2016 Periode Juli-Desember 2015.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUT THULLAB TENTANG PENETAPAN SISWA CALON PENERIMAMANFAAT PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN / INDONESIA PINTAR UNTUKTAHUN AJARAN 2015/2016 PERIODE JULI-DESEMBER 2015
Pertama
:
MenetapkanBantuan Siswa Miskin / Program Indonesia Pintar Bagi siswa MadrasahTsanawiyahTarbiyatutThullabtahunajaran 2015/2016periodeJuli-Desember 2015.Setiap siswa sebesarRp. 375.000,- /siswa/semester.
Kedua
:
PembayaranBantuanSiswaMiskin   / Program Indonesia Pintarbagisiswa  Madrasah TsanawiyahTarbiyatutThullabdibebankanpada DIPA Kantor Kementerian  Agama  KabupatenTubanNomor: 025.04.2.417855/2015 tanggal 14 November  2014
Ketiga
:
PembayaranBantuanSiswaMiskin / Program Indonesia Pintar  Madrasah TsanawiyahTarbiyatutThullabtahunajaran 2015/2016periodeJuli-Desember 2015 dimaksud,  melalui BRI terdekatsesuaidengankuotamasing-masinglembaga.
Keempat
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

                                                                                                Ditetapkan di                 : Tuban
                                                                                                Pada Tanggal                : 01Oktober2015


                                                                                                Kepala Madrasah





SURYONO, S.Pd.

Baca Juga:

Contoh Surat Permohonan Pencairan BOP/BOS Madrasah (Formulir BOS-04)
Surat Edaran Dirjen GTK Kemdikbudritek tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru

Komentar

Posting Komentar

Komentar

Postingan populer dari blog ini

UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-
Gambar
Pengetahuan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan h
Read more »

Contoh SK Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020

-
KOP SURAT   KEPUTUSAN KEPALA SMK ……………………………………………. Nomor  : ……………………….. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA  SATUAN PENDIDIKAN (P2S) PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 20 20 PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) DAN SANITASI KEPALA SMK ……………………………………………… Menimbang : a. B ahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di SMK ………………………. yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020, diperlukan susunan kepanitiaan sebagai pelaksana yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya. b. Bahwa untuk maksud  butir  a  tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK …………………………………...
Read more »

SK DIRJEN BIMAS NO 473 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENCATATAN PERNIKAHAN

-
PENGETAHUAN. A ssalamu’alaikum Wr. Wb. Para ASN PNS maupun pramubakti yang bekerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan ditetapkan juknis pencatatan nikah melalui  Perdirjen Nomor 473 Tahun 2020  tentu kepada yang terkait untuk segera menyesuaikan dan mengikuti yang menjadi ketentuan pada juknis ini. Yang menjadi pertimbangan dalam SK Dirjen bimis ini, yang pertama yaitu untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan , maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Yang kedua yaitu dengan pertimbangan diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. Apa saja yang ada dalam keputusan pada SK ini? Berikut yang ada dalam kata memutuskan. Isi Keputusan SK Dirjen Bimas no 473 tahun 2020 tentang juknis pencatatan Pernikahan Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Tekni
Read more »